KORANBERNAS.ID – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul, Ketut Sumedana SH.MHum mengatakan kepada lurah atau kepala desa yang ada di Bantul untuk tidak takut menjalankan Program Operasi Nasional Agraria (Prona) di wilayah mereka karena alasan takut tersandung hukum.

Sebab Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul siap memberikan pendampingan agar program Prona tersebut bisa berjalan sukses dan lancar. Untuk Kabupaten Bantul ada 20.000 bidang tanah yang menjadi sasaran Prona 2017 dan harus selesai akhir tahun ini.

Tidak perlu takut menjalankan program Prona, kita siap dampingi agar bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan yakni 20.000 bidang di Kabupaten Bantul, kata Kajari kepada koranbernas.id di kantornya, Senin (4/9/2017) siang.

Kendati sudah muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Agraria dan Tata Ruang biaya untuk setiap bidang Rp 150.000.
Angka itu untuk per bidang di wilayah Jawa-Bali. Namun hal tersebut tidak berlaku kaku.

Karena angka Rp 150.000 itu tidaklah kaku mengingat fakta di lapangan itu beragam. Jadi ini fleksibel, katanya.

Misalnya saja untuk patok di hitungan hanya 4 buah, namun di lapangan bisa 6, 8 bahkan bisa lebih.

Karena bentuk bidang tanah bukan hanya kotak, tetapi bisa bisa trapesium, bersegi-segi, naik turun dan bentuk lain yang membuat pembatas dengan tanah lain juga jumlahnya lebih dari 4 buah,katanya.

Belum lagi keperluan materai juga bisa lebih dari jumlah yang semestinya. Sehingga untuk biaya Prona bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tapi menurut Kajari semua harus berdasarkan musyawarah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan semua menyetujui dengan membubuhkan persetujuan. Sekiranya ada yang keberatan dengan nominal yang telah ditentukan, menurut Kajari sebaiknya yang bersangkutan mundur.

Jangan sampai program yang tujuannya bagus, dan meringankan masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah jadi gagal hanya karena segelintir oknum yang menentang. Asalkan semua sudah sesuai kesepakatan , menurut Kajari tidak perlu ada yang dipermasalahkan.

Kalau sekiranya Pokmas atau lurah dan kepala desa masih bingung, silahkan berkonsultasi kepada kami. Terbuka 24 jam termasuk handphone juga silahkan bisa kontak ke saya,katanya.

Selain itu, pihak Kejari sendiri melakukan sosialisasi ke berbagai pihak mengenai Prona ini. Termasuk untuk Perbup menurut Kajari juga sudah siap dan telah mendapat Legal Opinion (LO) dari Kejari Bantul.

Perbup sudah siap nanti bisa jadi pegangan untuk pelaksanaan Prona,katanya. (yve)

https://www.koranbernas.id/lurah-jangan-takut-program-prona-ini-alasannya/#