MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA PPENGAWALAN PPELAKSANAAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL

Bantul – Senin (10/09/2018) Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang tertib hukum, Kejaksaan Negeri Bantul melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari penggunaan anggaran serta aset negara, penggunaan anggaran serta aset tersebut berkaitan dengan aturan dan mekanisme sesuai amanah undang-undang.

Perjanjian Kerja sama ini berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah agar terhindar dari jeratan hukum akibat kurangnya pemahaman atas fungsi Datun. Ruang lingkup Datun tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Adapun fungsinya yakni menjamin tegaknya hukum/kepastian hukum, menyelamatkan, memulihkan kekayaan dan keuangan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. MoU ini didasarkan pada UU Nomor 16 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi bidang pidana, bidang perdata, TUN dan bidang ketertiban dan ketentraman umum.