Jaksa Mitra Desa

Kepala Kejaksaan negeri Bantul, Zuhandi SH MH, mengatakan akan segera membentuk jaksa sahabat desa.

Program ini menindak lanjutan atas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Negeri Bantul dengan pemkab dan seluruh Kepala desa se-kabupaten Bantul.

"Harapan saya secara substansi, Jaksa sahabat desa ini bisa ikut bersama-sama mendampingi (kepala desa) dalam pengelolaan dana desa. Bisa mulai dari Musrenbangdes, ataupun rancangan APBDes. Dari pelaksanaan sampai kebijakan, bersama-sama kita menjadi satu bagian," katanya, saat menggelar monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama pelaksaanaan Dana Desa, di Aula Kejaksaan Negeri Bantul, Senin (10/9/2018).

Hadir dalam monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama pelaksaanaan dan desa ini, Bupati Bantul Drs Suharsono, Kepala kantor pajak Pratama Bantul, Budi Wiyanto dan sejumlah kepala desa se-kabupaten Bantul.

Aplikasi nyata dari program Jaksa sahabat desa, diungkapkan Zuhandi, nantinya akan ada beberapa jaksa yang akan ditunjuk untuk turun, mengawal pelaksanan dana desa sampai ke tingkat desa-desa.

Jaksa-jaksa itu nantinya akan bertugas untuk diskusi dan serasehan bersama pihak desa yang berkaitan dengan dana desa.

Tujuannya supaya pembangunan dari alokasi dana desa bisa sejalan, selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah.

"Kita ingin dekatkan jaksa dengan desa. Jadi stigma kejaksaan yang serem dan hanya melulu menangani orang-orang bermasalah dengan hukum bisa hilang. Berganti menjadi sahabat. Jaksa sebagai sahabat desa. Jaksa bisa menjadi tempat untuk bertanya tentang hukum," terangnya.

Selama ini, pihaknya mengaku cukup prihatin.

Sudah hampir satu tahun MoU kerjasama antara Kejaksaan dengan pemerintah kabupaten dan kepala desa di tandatangani.

Namun selama itu pula belum pernah ada aksi nyata.

Bahkan terkesan hanya sebatas formalitas semata.

Sebab itu, sebagai kepala kejaksaan Bantul yang baru, Zuhandi mengaku ingin membuat satu langkah nyata demi bersama-sama membangun kemajuan Bantul.

Langkah ini menurutnya efektif sebagai upaya preventif (pencegahan) terjadinya korupsi. Sehingga dana desa bisa dialokasikan dalam pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.

"Saya ini kan baru 4 bulan di Bantul. Di tempat tugas saya yang lama, di Klaten, kita punya program 26 desa binaan. Jaksa bisa membina desa. Itu saya rasa efektif sebagai upaya preventif," terangnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Drs Suharsono mengaku mengapresiasi langkah ini. Pihaknya menekankan kepada seluruh kepala desa di Bantul untuk jangan malu bertanya jika mengalami kesulitan dan belum tau alokasi dana desa.

Dana desa, menurutnya, harus dikelola secara transparan dan terbuka.

"Dana desa itu harus dikelola dengan transparan, terbuka. Kalau ada kepala desa yang tidak tau, lebih baik bertanya," tuturnya.

Tidak ketinggalan, di hadapan kepala desa, ia juga berpesan untuk jangan sekali-kali coba bermain-main dengan dana desa.

Ia mengaku bisa dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di tiap-tiap desa.

"Saya tau semua. Jadi kalau ada (kepala desa) yang main-main (dana desa), pasti ada laporan ke saya. Kalau masih bisa diperbaiki saya perbaiki. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya sendiri yang akan laporkan langsung ke Kejaksaan," tegasnya.