Deklarasi Pencanangan Kejaksaan Negeri Bantul Mempertahankan Predikat WBK Menuju WBBM

Bantul - Kamis (28/02/2019), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul (ZUHANDI,S.H.,M.H.) beserta Jajaran melakukan apel dalam rangka Deklarasi Pencanangan Kejaksaan Negeri Bantul Mempertahankan Predikat WBK menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Hadir pula sebagai Undangan Perwakilan Bupati, Perwakilan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul serta Para Kepala Desa yang termasuk dalam program Jaksa Mitra Desa Kejaksaan Negeri Bantul.

Dalam sambutannya Zuhandi, S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bantul menyampaikan beberapa inovasi dari Kejaksaan Negeri Bantul diantaranya adalah Pelayanan Hukum On the spot yang didalamnya ada pelayanan tilang, SMS gateaway yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai barangbukti yang putusan nya sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta delivery tilang dan barangbukti. Aplikasi Sembilan untuk memudahkan komunikasi mengenai pendampingan Tim TP4D Kejaksaaan Negeri Bantul. Dalam Kesempatan itu pula, Kajari menghimbau seluruh jajarannya untuk bersama-sama saling mendukung melangkah dengan semangat mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.  

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah untuk membangun/membentuk:

  1. Birokrasi yang bersih
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
  2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).
  3. Birokrasi yang transparan
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  4. Birokrasi yang melayani masyarakat
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik
  5. Birokrasi yang akuntabel
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatannya sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku