Kegiatan Penyamaan Persepsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Kamis (21/03/2019) Kegiatan Penyamaan Persepsi dengan Aparat Penegak Hukum dan Auditor dalam rangka penanganan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum (Setya Budi Arijanta, S.H., KN) sebagai narasumber menjelaskan berbagai pokok - pokok dalam Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berubah  menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Meliputi:  perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Pengaturan baru meliputi, tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola pengadaan dengan organisasi kemasyarakatan, layanan penyelesaian sengketa, dan lain-lain.