Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo menyerukan TP4 kepada para peserta perwakilan Negara Asean dalam pertemuan Opening Speech pada ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum di Nanning, China, (06/12/2017).

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif dan rehabilitatif. Keberhasilan TP4 dalam melakukan pendampingan, pengawalan dan mengamankan terutama terhadap proyek-proyek strategis telah dianggap menjadi good practice bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan hukum yang menopang & mendukung percepatan pembangunan.

Jaksa Agung berpandangan bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi, maka upaya penegakan hukum tidak hanya sekedar ditekankan pada upaya penindakan (represif), melainkan juga mengedepankan upaya pencegahan (preventif) selaras dengan Economic Analysis of Law dimana hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga proses pembangunan ekonomi nasional dan global agar dapat mencapai hasil yang optimal.

“Hukum dan penegakan hukum mampu meniadakan sekat-sekat perbedaan sistem dan yurisdiksi dari masing-masing kawasan, tempat dan negara, namun sebaliknya keanekaragaman sistem hukum dan perbedaan jurisdiksi justru akan menjadi sebuah kekuatan besar apabila dapat disatukan, dicarikan titik temu dan dikelola dengan baik, saling mengisi dan saling melengkapi melalui koordinasi dan hubungan kerjasama. kata Jaksa Agung RI di Chinna.

Jaksa Agung mengajak semua negara terutama yang hadir dalam forum ini membuat komitmen: “marilah wujudkan kawasan ASEAN & China yang aman dan kondusif guna mendukung suksesnya Belt & Road Initiative yang demikian penting dan strategis ini”.

Pernyataan, pandangan dan berbagai pemikiran yang disampaikan Jaksa Agung mendapatkan perhatian, applause dan pujian delegasi negara China & ASEAN yang hadir, termasuk President & Vice President China Law Society, Kepala Kejaksaan Guangxi, akademisi dan praktisi hukum lainnya.